MERAUKE, Klik9.co.id – Isu terkait lokasi pelaksanaan musyawarah nasional (munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) masih menjadi pembahasan hangat di kalangan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI dari berbagai provinsi, termasuk Papua Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, menyampaikan harapannya agar proses penetapan lokasi munas tetap mengedepankan independensi organisasi dan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Nickson menilai, pemilihan tempat penyelenggaraan munas bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan citra dan marwah HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda yang profesional dan mandiri.
“HIPMI harus tetap menjadi organisasi yang berdiri independen dan profesional. Karena itu, kami berharap keputusan terkait lokasi Munas XVIII dilakukan secara objektif, berdasarkan kesiapan daerah penyelenggara dan asas keadilan, tanpa intervensi pihak luar,” kata Nickson Pampang dalam keterangannya, Kamis (28/05/2026).
Ia mengatakan dinamika menjelang munas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan organisasi. Namun demikian, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai lokasi pelaksanaan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu soliditas kader HIPMI di seluruh daerah.
Nickson juga meminta Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk tetap bersikap netral dan mengedepankan kepentingan organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan Munas XVIII.
Untuk menjaga suasana organisasi tetap kondusif, Nickson menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya, proses penentuan lokasi Munas harus bebas dari tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, lokasi pelaksanaan munas harus mampu mencerminkan netralitas organisasi sehingga seluruh kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti kontestasi kepemimpinan HIPMI secara sehat dan fair.
Lebih lanjut, Nickson menegaskan bahwa Munas XVIII seharusnya menjadi forum untuk melahirkan ide dan gagasan dalam mendukung perkembangan pengusaha muda serta memperkuat pemulihan ekonomi nasional, bukan dijadikan ruang kepentingan politik praktis.
Di akhir pernyataannya, Nickson mengajak seluruh kader HIPMI di Indonesia untuk tetap menjaga persatuan organisasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang menjelang munas.
“Papua Selatan siap mendukung suksesnya Munas XVIII. Siapa pun yang nantinya terpilih memimpin HIPMI, yang terpenting adalah prosesnya berlangsung demokratis, jujur, dan penuh etika demi kemajuan organisasi ke depan,” pungkasnya. (*)
